artikel tentang otonomi daerah. Lebih banyak pertimbangan politis daripada pertimbangan teknis dalam memutuskan. artikel tentang otonomi daerah

Hubungan pemerintah pusat dan daerah terdiri dari dua hubungan, salah satunya adalah hubungan structural. Artikel Opini › PR Otonomi Daerah 2022. Untuk itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (LN 2007 No. Payung Hukum Pemekaran Papua. Dari hasil analisis tersebut, akan diberikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat dan daerah mengenai penerapan kebijakan. Menurut UU No. Penyelenggaraan OTODA dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekargaman daerah. Dengan demikian, perbedaan otonomi daerah dan. . Penambahan menjadikan total jumlah daerah otonom di Indonesia menjadi 542 daerah otonom, yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, 93 kota, tidak termasuk 6 daerah administratif di Provinsi DKI Jakarta. Namun, pada pelaksanaannya masih banyak daerah yang bergantung pada bantuan. 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang pendelegasian kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. ”Jadi Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah. Dalam era otonomi daerah juga telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan undang-undang lainnya. com Pengertian Otonomi Daerah. Setidak- tidaknya makna filosofis itu terlihat melalui substansi yang tertuang dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No. Dilansir dari buku Keuangan di Era Otonomi Daerah (2017) oleh Yoyo Sudaryo dkk, tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti; d. Selain prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah, juga terdapat 5 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi jalannya otonomi daerah. Daerah dengan status otonomi khusus tersebut yakni Provinsi Papua,. com - Otonomi daerah kembali jadi isu yang mengemuka seiring dengan berbagai persoalan dan perayaan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2021 lalu. Artikel Tentang Otonomi Daerah. Simak, yuk! Baca Juga: Materi TWK CPNS Nilai Dasar, Tujuan, dan Asas Otonomi Daerah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan tujuan otonomi daerah adalah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan. Jokowi: Daerah Sudah Diberi Otonomi, Jangan Semua Masalah Ditarik ke Pusat. Kesimpulan dalam artikel ini dapat diketahui bahwasanya Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan. Akhirnya, pada 23 Juli 1903, pemerintah Kerajaan Belanda menetapkan Decentralisatie Wet 1903 atau UU Desentralisasi 1903. Makalah Otonomi Daerah – Otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah dalam mengatur dan mengurus sistem dan perundang-undangan untuk kepentingan daerah tersebut. Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pusat ke daerah. daerah serta partisipasi daerah dalam pembangunan serta dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Otonomi daerah, terjadi pergeseran pola dalam pembangunan daerah yang dulu bersifat sentralisasi (terpusat), menjadi desentralisasi. Otonomi dapat diartikan sebagai pengaturan sendiri, mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Sedangkan, Pembangkangan kepada pusat, lanjut Lambright, PENUTUP disebabkan oleh (i) strategi elit pemerintah daerah untuk menguasai (kekuasaan) politik di tingkat lokal Artikel ini telah menunjukkan manfaat dari supaya pusat tidak banyak melakukan intervensi pelaksanaan otonomi daerah di banyak negara. Praktek korupsi masih menjadi potret buruk pelaksanaan 10 tahun otonomi daerah di tengah kuatnya arus resentralisasi. "Yang keempat, dibahas mengenai ketatanegaraan otonomi daerah dan sistem pemerintahan sebagai akibat dari dampak Covid-19. Lalu terbitlah Keppres Nomor 11/1996 tentang Hari Otonomi Daerah yang menetapkan Tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. ebagaimana ditetapkan bahwa pemberlakuan UU No. Otonomi daerah telah berjalan. Otonomi daerah sebagai perwujudan sistem penyelenggaraan pemerintah yang berdasarkan asas desentralisasi yang diwujudkan agar otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab dilaksanakan dalam NKRI yang telah diatur dalam kerangka landasannya di dalam UUD 1945 antara lain: Pasal 1 ayat 1 yang. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. UU No. Dalam soal tersebut, kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi. Undang-Undang Nomor 23. Bos boleh menyebar luaskannya atau. Otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pusat ke daerah. Hubungan struktural. Tetapi, dalam melaksanakan otonomi, daerah masih tetap dikontrol oleh pemerintah. Berita harian Otonomi Daerah terkini, terlengkap, hari ini - DOB Dianggap Beri Dampak Positif bagi Kesejahteraan Masyarakat Papua. Saat membuka rapat kerja pemerintah, akhir Januari lalu, Presiden Yudhoyono meminta para kepala daerah-khususnya Gubernur-tak ragu bertindak mengatasi segala gangguan keamanan di daerahnya. Kata kunci : otonomi daerah, krisis ekonomi, reformasi, strategi, counter PENDAHULUAN Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentangKOMPAS. Sekitar tiga tahun kemudian otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 hingga ayat 7. Dari latar belakang tersebut, Knowledge Sector Initiative (KSI) melaksanakan diskusi virtual KSIxChange ke-35 yang bertemakan ‘Pentingnya Inovasi Kebijakan dalam Optimasi Potensi Daerah’ pada Kamis (26/8/2021). com - Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemenko PMK Dorong Kerja Sama di Bidang Perlindungan Sosial dan Pendidikan Vokasi dengan Daerah Otonomi Guangxi Zhuang RRT KEMENKO PMK –. (4). Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang didasarkan pada prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab menurut kedua UU tersebut pada dasarnya diletakkan pada kabupaten dan kota. Menurut Undang-Undang No. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagai asas otonomi daerah NKRI. Dalam bahasa Yunani, “otoni” berasal dari kata “autos” yang berarti “sendiri” dan “nomos” yang berarti aturan dan undang-undang”. Mengelola aparatur daerah. Artinya kedaulatan berada di tangan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. , Akses dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik, Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah, Jakarta, 2003. Hal tersebut,. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak otonomi daerah ini ialah merupakan sebuah aset atau sikap kemandirian di setiap daerah di Indonesia untuk mengelola dan melakukan segala bentuk pemerintahan ataupun segala macam. Otonomi daerah merupakan kebijkan suatu daerah dalam mengurus serta mengatur pemerintah dan kepetingan masyrakatnya secara mandiri berdasar peraturan dan caranya sendiri dengan tidak melanggar perundang-undang pusat yang sudah berlaku. 12Kedua UU tentang otonomi daerah ini merupakan revisi terhadap UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 sehingga kedua UU tersebut kini tidak berlaku lagi. Berikut sejarah otonomi daerah dari masa ke masa: Era kolonial. Syaukani dkk (2002) dalam buku Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, menjelaskan bahwa peraturan dasar ketatanegaraan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda terkait otonomi daerah adalah Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie (Staatsblad 1855. Pudjo Rahayu Rizan, M. PANDANGAN UMUM TERHADAP KONSEP OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA (TINJAUAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH). Ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah,yaitu sebagai berikut: 1. Ia merupakan suatu bentuk otonomi yang dirancang dengan suatu tawaran melebihi dan diatas otonomi 'biasa'. 1. Puisi Adalah: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh. Bahasan tentang perubahan positif dari adanya otonomi daerah. com - Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban setiap daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan. Konstruksi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam UUD 1945 di dalam Bab VI yang terdiri dari Pasal 18, 18A dan 18B. 2. Wapres Harap Pilkada 2024 Lahirkan Kepala Daerah yang Komitmen terhadap Otonomi Daerah. Pada 2 Juli 1997, terjadi krisis keuangan Asia yang juga dirasakan oleh Indonesia. XV/MPR/1998 yang mengatur ketetapan ini mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta. Otonomi daerah kini genap 26 tahun. Kemudian Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai Otonomi Daerah, yakni dengan pemberlakuan UU No. 4. TINJAUAN HISTORIS OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Perkembangan peraturan tentang otonomi daerah di Indonesia selalu mengalami perubahan dalam rangka penerapan prinsip otonomi daerah, secara formal sudah berlangsung sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika di syahkannya UUD 45 pada masa awal kemerdekaan Negara. Jadi secara etimologi, otonomi daerah adalah aturan untuk mengatur daerah sendiri. Urgensi Peraturan Daerah Dalam Konteks Otonomi Daerah: Sebuah Pengantar. Tulisan disarikan dari Diskusi APTIK dengan tema: “Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Dari Filosofis Hingga. Otonomi daerah akan. 102 C. POLA DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Sedangkan menurut Undang. Pengertian dari Otonomi daerah sendiri adalah suatu sistem pemerintahan dimana terjadi pelimpahan wewenang dan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. PANDANGAN UMUM TERHADAP KONSEP OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA (TINJAUAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH). Perencanaan dan pengendalian. Ketiga, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah. KOMPAS. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Kedua, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. com - Otonomi secara harafiah bisa dikatakan sebagai daerah. NASIONAL 23 Apr 2021 | 15:23 WIB. Hubungan yang satu ini merupakan salah satu hubungan yang memang di dasarkan dengan tingkat dan juga jenjang yang ada di pemerintahan. Banyak hal yang terjadi selama 2 dasawarsa ini. kompas. 32 Tahun 2004 menyentak semua wilayah Indonesia. 12. 1. Dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, terdapat dua nilai dasar yang harus dikembangkan dalam rangka otonomi tersebut. 28/ 2009 merupakan undang-undang terbaru yang mengatur pajak dan retribusi daerah menggantikan UU No. Palangka Raya (28/04/2022) – Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengesahan Undang-undang Otonomi Daerah yang baru ini, oleh sebagian kalangan dianggap sebagai kemunduran konseptual dan kontekstual bagi pelaksanaan otonomi daerah yang. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi. I. 34 Tahun 2000, diharapkan pajak daerah dan retribusi daerah akan menjadi salah satu PAD yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan. pembentukan negara federal; atau. Menurutnya pelaksanaan otonomi khusus itu kini tidak sesuai dengan undang-undang. Otonomi daerah (otda) yang diberlakukan di Indonesia merupakan antitesis dari pola hubungan Orde Baru, yakni dominasi dan sentralisasi kebijakan pusat terhadap daerah terasa kuat. Landasan Hukum Otonomi Daerah. Nilai unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak memiliki kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pasal 36 ayat 2; Tata Nilai Semangat ke Yogyakartanan; adalah. dasar hokum Tidak hanya pengertian tentang otonomi daerah saja yang perlu kita bahas. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 disebutkan tujuan otonomi daerah sebagai berikut : Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas. Urusan-urusan yang diserahkan oleh pusat ke daerah tersebut disebut urusan rumah tangga daerah. Otonomi Daerah 1) Pengertian Pengertian dari otonomi daerah secara harfiah adalah berasal dari kata “Otonomi dan daerah”. Jadi, autonomia. Drs. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah antara lain adalah membebaska pemerintah dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Tema peringatan ini merupakan refleksi dari eksistensi dan ekspektasi. contoh artikel pemerintahan Sabtu, 26 Februari 2011. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 pelaksanaan otonomi daerah lebih mengedepankan otonomi daerah sebagai kewajiban daripada. Penjelasan lengkap mengenai otonomi daerah dapat disimak pada artikel di bawah ini: Baca juga:. Peringatan Otda Harus Dijadikan Momentum oleh Kepala Daerah Atasi Dampak Covid-19. Jika tidak ada solusinya, konflik dalam otonomi daerah akan berdampak negatif terhadap penye-lenggaraan pemerintahan, yaitu memicu rusaknya hubunganMengenai otonomi daerah, memang Negara Indonesia memberikan kebebasan atau biasa kita kenal dengan hak otonomi daerah. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi dari daerah di Indonesia. Untuk membuat makalah otonomi daerah maka pengertian diatas dapat dijadikan dasar pembahasan yang unik. Nabil Adlani - Jumat, 13 Januari 2023 | 08:00 WIB. 6. 119 juta km2 dan Indonesia termasuk 20 besar negara terluas di dunia. 1. Dana Otonomi Khusus merupakan jenis dana transfer ke daerah. Pendahaluan. 15 Tahun 1999) perlu melakukan penataan elemen utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terintegrasi membentuk pemerintah daerah dalam menjalankan peran dan fungsinya secara politis dan administratif, meliputi: (a) adanya kewenangan. Lahirnya UU No. Sejak diberlakukannya UU no 32 tahun 1999 yang kemudian disusul dengan UU no 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah yang secara subtansial memberi. Hipotesis awal dari riset itu adalah keberhasilan otonomi daerah dipengaruhi oleh setidaknya tiga faktor, yaitu kepemimpinan kepala daerah, kelembagaan politik, dan stabilitas politik di tingkat lokal. Dewi Marlianti. (UU No 23/2014 tentang Pemda). Hak daerah dalam melaksanakan otonomi menurut pasal 21 UU no. Bagi Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng, otda sejatinya merupakan medan interaksi baru. Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti dalam UUD 1945. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia. . Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat pengesahan dari Pusat juga dianggap telah mengurangi otonomi daerah. Momentum bagi upaya penguatan provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mulai terasa kuat akhir-akhir ini. Sebenarnya masalah Otonomi Daerah sudah mendapat perhatian khusus bahkan sebelum periode Orde Baru berkuasa. Undang-undang Dasar (UUD). Pada masa ini daerah otonomi tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan daerah, yaitu Kotaraya, Kotamadya, dan Kotapraja melalui. Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 April 1952, Panitia Perimbangan Keuangan dibentuk dan diketuai oleh Moh. Desentralisasi dalam arti meningkatkan keleluasaan kepada daerahDi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi ; tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 32 tahun 2004. 1. Tujuan Otonomi Daerah. E-government adalah cara penggunaan teknologi informasi, baik online maupun offline, untuk memberikan layanan yang lebih efektif. 3. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dalam audiensi tersebut, Komisi II menerima aspirasi terkait pemekaran daerah otonomi baru, yaitu Kabupaten Bogoga dan Provinsi Papua Tengah serta. Jadi tujuan kami dalam menulis artikel ilmiah ini adalahPengertian Otonomi Daerah Evy Pajriani dalam Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah PPKn Kelas X (2020:10) menyebutkan, kata otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autonomia atau autonomos dengan auto yang berarti "sendiri". Mengelola kekayaan daerah. Baca juga: Aturan Pemerintah Indonesia mengenai Tenaga Kerja yang Bekerja di Luar Negeri. Kabupaten Halmahera Utara tentang Enam Desa. Dengan diberlakukannya pasal-pasal yang ada dalam undang-undang mengenai hak otonomi daerah maka diharapkan menjadi angin segar bagi pemerintah. Lebih banyak pertimbangan politis daripada pertimbangan teknis dalam memutuskan. Tercatat ada beberapa Undang-Undang atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang menyangkut hal ini. Penerapan kebijakan. Secara terpisah, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang otonomi khusus untuk Aceh dan Papua Barat. Dengan demikian, oto­­no­mi daerah dapat dia­r­ti­kan sebagai kewenangan un­tuk meng­atur dan mengurus ru­­mah tangga daerah sendiri. Salah satu asas Negara Kesatuan yang didesentralisasikan (otonomi), maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus oleh Pemerintah Daerah sendiri. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang Dasar 1945 pada amandemen kedua tentang pemerintahan daerah dinyatakan dalam Pasal 18 sebagai beri-kut: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas dae- rah-daerah Provinsi dan. Diskusi ini membahas tentang bagaimana inovasi kebijakan dapat berperan dalam optimalisasi potensi daerah di masa. Dari sekian luas wilayah Indonesia, tentu presiden dibantu oleh menteri-menteri. Pengertian Otonomi Daerah Otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terbentuknya potensi-potensi. Dalam buku Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan (2002) karya Syaukani dkk, pada. Cerita Grace Natalie Tentang "Value" Kaesang Jadi Ketum PSI. 93; TLN 4744). ”Dari ketiga dimensi tersebut, kami melihat bahwa semakin ketat kompetisi politik di tingkat lokal, semakin kompetitif juga kepala daerahnya. (lahir 16 Maret 1970) merupakan birokrat Indonesia yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik. 29 April 2023 - 13:03 WIB. Meningkatkan pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah termasuk peningkatan. UU Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali yang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.